Membaca koran2 hari ini, kisruh mengenai PSSI ini semakin seru saja.

Pemerintah dalam hal ini, Menpora tidak mengakui kepengurusan PSSI sekarang. Hal tersebut karena dianggap kepemimpinan NH dan NB tidak kompeten salah satunya karena kongres di Pekanbaru.

NB membubarkan kongres karena dianggap tidak kondusif yang menjadikan perwakilan FIFA tidak hadir dengan alasan keamanan. Ada beberapa keanehan disini. Keanehan pertama adalah NB mengumumkan pembubaran tersebut diluar kongres, hal ini yang menyebabkan pembubaran ini tidak diakui oleh Yunus (Persisam), dan tokoh2 lain yang melanjutkan kongres. Keanehan kedua adalah, pengamat FIFA Frank van Hattum dan Departmen Media FIFA menyatakan bahwa klaim FIFA tidak hadir karena alasan keamanan adalah tidak benar. Sebaliknya FIFA berulang kali diminta pergi dari lokasi dan dihalang-halangi untuk memantau oleh pimpinan PSSI.

Menanggapi tidak diakuinya pengurus PSSI oleh pemerintah, NH menjawab:

“Tdk ada konstitusi FIFA yang mengharuskan PSSI diakui pemerintah”.

NH bukanlah orang bodoh, tentu saja dia benar. FIFA tidak mengharuskan itu dan bahkan melarang campur tangan pemerintah. Tapi mari kita lihat efeknya.

Dengan pemerintah tidak mengakui, pemerintah akan mencabut segala fasilitas yang diberikan ke PSSI. Fasilitas apa saja itu? Salah satunya adalah kantor PSSI yang di Gelora Bung Karno. Pelayanan oleh pemerintah pusat dan daerah termasuk Polri pun dapat tidak lagi diberikan. Dampaknya harusnya keberjalanan LSI, divisi utama, divisi I, II, dan III tidak dapat berjalan (karena izin, tempat, keamanan, dll).

Namun pemerintah masih mengizinkan liga2 tersebut digelar dengan supervisi dari KONI/KOI bersama pengprov PSSI dan klub setempat. Hal yang sama juga berlaku untuk persiapan timnas SEA GAMES 2011, tetap berjalan di bawah supervisi pemerintah dan KONI/KOI.

1000 lapangan yang akan dibangun yang dijanjikan oleh menpora diawal kepengurusan (entah bagaimana realisasinya) pun tidak dapat digunakan oleh PSSI.

Sikap pemerintah ini menurut staf menpora sudah disampaikan kepada direktur asosiasi anggota dan pengembangan FIFA Thierry Regenass melalui surat elektronik. Regenass berjanji akan segera membalas setelah berdiskusi dengan pimpinan FIFA lainnya.

Aktivis pendukung gerakan reformasi PSSI, Saleh Mukadar, menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah sangat tepat.

Pencinta dan pengamat sepakbola nasional, Fahmi Mumtaz, berharap hal ini bukanlah salah satu aktivitas perebutan kekuasaan antara partai politik dan hanya murni untuk sepakbola Indonesia yang lebih baik.